Innoventure.id – Proyek seperti SPBU BUMDesma seharusnya menjadi simbol swadaya masyarakat, bukan justru merugikannya akibat perilaku koruptif segelintir pihak.
Kasus korupsi yang membelit pembangunan SPBU BUMDesma di Bener Meriah menjadi sorotan publik setelah pihak berwenang menetapkan dua tersangka utama, yakni direktur dan pihak rekanan proyek tersebut. Kasus ini di mulai dari penyalahgunaan dana yang seharusnya di kelola untuk membangun fasilitas SPBU bagi 23 desa di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Masyarakat pun berharap agar ada keadilan dan pengembalian dana kepada tujuan semula, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Latar Belakang Kasus
Skandal korupsi ini mencuat setelah adanya audit yang menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan dana. Semua ini bermula ketika modal yang di kumpulkan dari 23 desa melalui kerja sama BUMDesma tidak sampai sepenuhnya untuk pembangunan SPBU yang di rencanakan. Sebaliknya, sejumlah dana diduga telah dialihkan ke rekening pribadi kedua tersangka. Temuan tersebut memunculkan indikasi kuat akan adanya penyelewengan.
Peran Tersangka
Direktur BUMDesma dan pihak rekanan telah di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti kuat yang di kumpulkan penyidik. Direktur di duga memfasilitasi pemindahan dana tanpa persetujuan dari stakeholder yang terlibat. Sementara itu, rekanan proyek, yang seharusnya menjalankan pembangunan, di duga terlibat dalam penyusunan laporan fiktif guna menutupi aliran dana yang melenceng dari rencana.
Modus Operandi
Pola korupsi dalam kasus ini terbilang kompleks. Modus operandi yang di lakukan oleh para tersangka melibatkan manipulasi dokumen dan pelaporan palsu mengenai kemajuan proyek pembangunan. Ketika dana tercairkan, beragam kuitansi dan surat pernyataan palsu di duga di buat untuk melegitimasi penggunaan dana yang tidak semestinya. Modus seperti ini kerap menampilkan wajah korupsi yang tampak sah di permukaan, namun menggerogoti fondasi ekonomi desa.
Dampak Terhadap Masyarakat
Korupsi tersebut tidak hanya menunda pembangunan fisik SPBU, tetapi juga merugikan potensi ekonomi 23 desa yang bergantung pada keberlanjutan proyek ini. SPBU tersebut seharusnya menjadi sumber pendapatan baru bagi desa melalui pengelolaan mandiri, namun kini nasibnya terkatung-katung akibat ulah direksi dan rekanan yang tidak bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat terhadap BUMDesma pun menurun drastis, sehingga menghambat kontribusi aktif masyarakat dalam proyek kolektif lainnya.
Upaya Hukum dan Pencegahan
Penyelesaian proses hukum terhadap kedua tersangka menjadi aspek penting dalam mengembalikan dana desa yang di selewengkan. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan tegas bagi mereka yang berniat memanfaatkan posisi dan wewenang untuk keuntungan pribadi. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana desa diperlukan agar mekanisme pengawasan diperkuat dan insiden serupa tidak terulang. Pelibatan aparat penegak hukum sejak awal proses pembangunan infrastruktur juga diusulkan sebagai langkah preventif.
Dalam skandal ini, masyarakat Bener Meriah belajar tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Proyek seperti SPBU BUMDesma seharusnya menjadi simbol swadaya masyarakat, bukan justru merugikannya akibat perilaku koruptif segelintir pihak. Di masa depan, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta badan pengawas harus ditingkatkan demi memastikan bahwa kasus-kasus korupsi dapat diminimalisir dari awal, menjaga harapan masyarakat hidup sejahtera tetap terwujud.
