Ekonomi Nepal 2025: Krisis Picu Unjuk Rasa dan Pembakaran

Innoventure.id – Ekonomi Nepal 2025 menghadapi tantangan berat yang memicu kemarahan masyarakat, berujung pada unjuk rasa ricuh dan pembakaran rumah mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal pada 10 September 2025. Tragisnya, istri Khanal menjadi korban jiwa dalam insiden tersebut. Oleh karena itu, krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah menjadi sorotan utama.

Krisis Ekonomi Nepal 2025 dan Kemarahan Masyarakat

Masyarakat Nepal memprotes kebijakan pemblokiran media sosial seperti Facebook, X, dan YouTube. Selain itu, mereka menyoroti Ekonomi Nepal 2025 yang terpuruk, ditandai dengan tingginya pengangguran (10,7% pada 2024) dan minimnya lapangan kerja formal. Bank Dunia melaporkan hanya 40% penduduk usia kerja mendapat pekerjaan antara 2010-2018, kebanyakan bersifat informal dan bergaji rendah. Misalnya, tingkat pengangguran kaum muda mencapai 20,8%, sementara partisipasi kerja perempuan hanya 29%.

Tantangan Pengangguran dan Migrasi

Kurangnya investasi pada sumber daya manusia menyebabkan kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan kerja. Akibatnya, lebih dari 7% penduduk Nepal bermigrasi ke negara Teluk dan Malaysia pada 2021, meningkatkan remitansi yang menyumbang 25% PDB. Namun, Ekonomi Nepal 2025 tetap rapuh karena produktivitas tenaga kerja rendah dan infrastruktur logistik yang lemah, menghambat ekspor dan pertumbuhan.

Pariwisata dan Inflasi di Tengah Krisis

Sektor pariwisata, pilar Ekonomi Nepal 2025, melemah akibat banjir dan tanah longsor yang merugikan 0,8% PDB, ditambah gangguan dari renovasi Bandara Tribhuvan sejak November 2024. Inflasi turun ke 5% pada 2025, tetapi harga makanan melonjak 7,5%, terutama sayuran (26,6%). Meski demikian, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4,5% pada 2025 dan 5,4% pada 2026-2027, didorong sektor jasa.

Langkah ke Depan untuk Pemulihan

Bank Dunia menekankan perlunya Nepal meningkatkan investasi pada SDM, infrastruktur, dan digitalisasi untuk mendukung Ekonomi Nepal 2025. Regulasi yang rumit dan literasi digital yang rendah masih menghambat kemajuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatasi keterbatasan ini untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan mengurangi ketegangan sosial yang memicu unjuk rasa.