Innoventure.id – Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan target Pendapatan dalam RAPBN 2026, sekaligus memperbesar belanja dan memperlebar defisit. Keputusan itu mencerminkan strategi fiskal yang lebih ekspansif; oleh karena itu, kebijakan ini menawarkan peluang sekaligus menuntut pengelolaan ketat agar stabilitas makro tetap terjaga.

Mengapa pemerintah menaikkan Pendapatan

Pertama, pemerintah menilai prospek ekonomi cukup kuat untuk menaikkan target penerimaan. Selain itu, otoritas fiskal percaya bahwa perbaikan administrasi dan digitalisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, eksekutif mengambil langkah proaktif: memperbaiki basis data, mempercepat transformasi teknologi perpajakan, dan memperkuat penegakan kepabeanan untuk menambah pemasukan negara.

Struktur kenaikan Pendapatan

Penerimaan pajak tetap menjadi pilar utama. Namun, pemerintah menambah target dari sumber lain pula: cukai, kepabeanan, dan PNBP. Selain itu, kementerian terkait merancang program peningkatan efisiensi pungutan sehingga potensi kebocoran berkurang. Dengan strategi terintegrasi, otoritas berharap kenaikan Pendapatan bisa lebih realistis dan berkelanjutan.

Belanja meningkat, TKD diperkuat

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan belanja lebih besar untuk K/L, program sosial, dan infrastruktur. Karena DPR menuntut pemerataan, pemerintah meningkatkan transfer ke daerah (TKD). Dengan demikian, pemerintah ingin memperkuat layanan publik di daerah—terutama pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Namun, untuk mewujudkan hasil nyata, pemerintah meminta pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Mengapa defisit melebar

Meskipun Pendapatan naik, pemerintah memilih memperlebar defisit agar tetap mampu membiayai program prioritas. Dengan kata lain, eksekutif mengambil keputusan sadar: menggunakan pembiayaan untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan jangka menengah. Namun, keputusan itu memerlukan penanganan serius terhadap manajemen utang. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan dan risiko biaya bunga yang meningkat.

Risiko realistisasi penerimaan

Target Pendapatan tetap menghadapi beberapa risiko nyata. Pertama, perlambatan ekonomi global dapat menekan ekspor dan investasi sehingga basis pajak melemah. Kedua, kepatuhan pajak mungkin tidak meningkat cepat tanpa reformasi administratif yang konsisten. Ketiga, kebijakan kepabeanan yang lemah dapat membuka celah kebocoran. Untuk itu, pemerintah menyiapkan tiga langkah mitigasi: memperkuat administrasi pajak, mempercepat digitalisasi sistem, dan memperkuat koordinasi antar-institusi penagihan.

Langkah mitigasi yang harus dijalankan

Secara praktis, pemerintah perlu menjalankan tindakan berikut. Pertama, institusi perpajakan harus meningkatkan kualitas data wajib pajak dan memperluas pelaporan elektronik. Kedua, pemerintah harus mengarahkan belanja ke proyek produktif yang memberi multiplier ekonomi. Ketiga, pembiayaan defisit harus lebih berimbang: prioritaskan surat utang jangka panjang agar tekanan pasar menurun. Dengan langkah-langkah ini, realisasi Pendapatan akan mendapat peluang lebih besar untuk mencapai target.

Peran daerah dan sinergi fiskal

Selain kebijakan pusat, pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan TKD secara efisien. Sebab, jika daerah menjalankan belanja secara efektif, kenaikan TKD akan langsung meningkatkan kualitas layanan publik dan daya beli lokal. Oleh karena itu, pusat sebaiknya menyediakan mekanisme audit dan bantuan teknis agar penggunaan dana daerah menjadi lebih transparan dan berdampak.

Peluang ekonomi yang muncul

Kenaikan Pendapatan memberi peluang nyata. Dengan ruang fiskal yang lebih besar, pemerintah dapat membiayai infrastruktur yang menarik investasi swasta. Selain itu, program perlindungan sosial yang lebih memadai akan mendukung konsumsi rumah tangga. Singkatnya, jika pemerintah mengarahkan belanja pada proyek produktif dan layanan publik, kenaikan Pendapatan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan inklusivitas.

Kesimpulan: Ambisi harus diseimbangkan dengan disiplin

RAPBN 2026 menunjukkan ambisi fiskal: pemerintah menaikkan Pendapatan, meningkatkan belanja, dan memperlebar defisit untuk mempercepat agenda pembangunan. Namun, ambisi ini menuntut disiplin. Pemerintah harus memastikan manajemen utang terkendali, penerimaan tercapai lewat reformasi administrasi, dan belanja diarahkan pada prioritas produktif. Jika semua elemen itu berjalan bersamaan, RAPBN 2026 berpotensi mendorong pertumbuhan yang lebih kuat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.