Innoventure.id – Ekonomi Indonesia Prabowo menghadapi risiko memburuk jika kebijakan fiskal dan moneter tidak dikelola dengan baik, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025, Purbaya membandingkan kondisi ekonomi di era Presiden Prabowo Subianto dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, ia menekankan perlunya strategi baru untuk menghidupkan perekonomian.

Ekonomi Indonesia Prabowo vs. Era SBY

Purbaya menjelaskan bahwa Ekonomi Indonesia Prabowo bisa lebih buruk dibandingkan era SBY jika pemerintah lambat dalam belanja dan membatasi likuiditas. Di era SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6% karena kebijakan moneter mendukung likuiditas tinggi. Misalnya, uang beredar tumbuh 17%, mendorong kredit perbankan hingga 22%. “Sektor swasta menggerakkan ekonomi, meningkatkan pajak tanpa bergantung pada pemerintah,” ujar Purbaya.

Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi

Sebaliknya, di era Jokowi, pemerintah fokus pada kebijakan fiskal melalui pembangunan infrastruktur, tetapi kebijakan moneter kurang mendukung likuiditas. Akibatnya, ekonomi terhambat. “Saya kaget saat membantu LPS pada 2020. Mesin ekonomi pincang karena hanya pemerintah yang aktif, sementara sektor swasta melambat,” kata Purbaya. Oleh karena itu, Ekonomi Indonesia Prabowo harus menyeimbangkan kedua aspek ini.

Strategi Kebijakan Ekonomi Prabowo

Untuk mengatasi tantangan, Purbaya berencana menghidupkan Ekonomi Indonesia Prabowo melalui dua mesin: fiskal dan moneter. Pemerintah akan mempercepat belanja fiskal dan meningkatkan likuiditas perbankan. “Kami akan mengguyur likuiditas ke sistem perbankan untuk mendorong kredit,” ujarnya. Selain itu, ia meminta dukungan DPR untuk menjalankan strategi ini guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan Ekonomi Indonesia Prabowo bergantung pada kecepatan implementasi kebijakan. Dengan belajar dari era SBY dan Jokowi, pemerintah berupaya menghindari kesalahan masa lalu. “Kami ingin sektor swasta dan pemerintah berjalan seimbang untuk mendorong pertumbuhan,” katanya. Dengan demikian, strategi ini diharapkan memperkuat ekonomi nasional di tengah tantangan global.