Innoventure.id – Kebijakan Krisis 1998 menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintahan Indonesia saat ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudha mengakui adanya kesalahan dalam penanganan krisis moneter 1998, yang memicu gejolak ekonomi dan sosial. Pada 2025, ia menekankan agar sejarah tidak terulang, terutama di tengah tantangan global seperti inflasi dan ketegangan perdagangan. Artikel ini mengulas pengakuan Kebijakan Krisis 1998, latar belakang kejadian, dampaknya, strategi pencegahan Purbaya, serta tantangan ekonomi ke depan.

Pengakuan Kesalahan Kebijakan Krisis 1998

Purbaya Yudha, Menteri Keuangan Indonesia pada 2025, secara terbuka mengakui kesalahan dalam Kebijakan Krisis 1998. Ia menyatakan bahwa respons pemerintah saat itu terlalu lambat dalam menstabilkan rupiah, yang anjlok hingga 80% terhadap dolar AS. Pemerintah gagal mengantisipasi dampak contagion dari Thailand dan Korea Selatan, menyebabkan deflasi dan pengangguran massal. Dengan demikian, pengakuan ini menjadi momentum untuk merefleksikan kebijakan moneter masa lalu.

Selain itu, Purbaya menyoroti kurangnya koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Kebijakan seperti kenaikan suku bunga ekstrem justru memperburuk situasi. Oleh karena itu, ia mendorong pembelajaran dari kesalahan ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Latar Belakang Kebijakan Krisis 1998

Krisis 1998 bermula dari gelembung utang swasta di Asia Tenggara. Indonesia terdampak parah ketika investor asing menarik dana secara massal. Rupiah melemah dari Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar AS dalam hitungan bulan. Pemerintah saat itu menerapkan paket IMF, termasuk pemotongan subsidi dan privatisasi BUMN, yang memicu protes sosial.

Kebijakan Krisis 1998 juga melibatkan restrukturisasi perbankan, tetapi korupsi dan nepotisme menghambat pemulihan. Misalnya, bailout bank gagal karena pengawasan lemah. Dengan demikian, krisis ini tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik, yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru.

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Krisis 1998

Kebijakan Krisis 1998 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia. PDB turun 13,1% pada 1998, mendorong kemiskinan melonjak menjadi 24,2%. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kerusuhan Mei 1998 menewaskan lebih dari 1.000 jiwa. Ekonomi pulih pada 2000-an, tetapi ketimpangan sosial tetap ada.

Selain itu, krisis ini mempercepat reformasi demokrasi dan desentralisasi. Namun, warisan utang luar negeri mencapai US$150 miliar pada 1998 membebani anggaran negara selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pengakuan Purbaya menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah korupsi di masa depan.

Strategi Pencegahan Menkeu Purbaya

Purbaya Yudha menerapkan strategi proaktif untuk menghindari pengulangan Kebijakan Krisis 1998. Pada 2025, pemerintah memperkuat cadangan devisa menjadi US$150 miliar, dua kali lipat dari era pra-krisis. Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara bertahap untuk mengendalikan inflasi, tanpa menimbulkan resesi.

Selain itu, Purbaya mendorong diversifikasi ekspor ke pasar non-tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin. Program reformasi perbankan digital juga meningkatkan pengawasan. Dengan demikian, Indonesia lebih siap menghadapi guncangan eksternal seperti perang dagang AS-China. Oleh karena itu, kebijakan ini fokus pada ketahanan jangka panjang.

Tantangan Ekonomi di 2025

Meskipun ada kemajuan, Indonesia menghadapi tantangan serupa dengan Kebijakan Krisis 1998. Inflasi global akibat konflik Ukraina mendorong harga pangan naik 10% pada 2025. Utang publik mencapai 40% PDB, memerlukan pengelolaan hati-hati. Selain itu, transisi energi hijau memerlukan investasi Rp5.000 triliun, yang berisiko jika tidak dibiayai dengan baik.

Purbaya menanggapi dengan mendorong investasi asing di sektor teknologi. Pemerintah juga memperkuat dana jaminan sosial untuk melindungi masyarakat rentan. Dengan demikian, strategi ini bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitas.

Kebijakan Krisis 1998 mengajarkan pelajaran tak ternilai bagi Indonesia. Pengakuan Purbaya Yudha memastikan masa depan ekonomi lebih tangguh, menghindari kesalahan masa lalu di tengah dinamika global 2025.